pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as supaya mengirim pengamat pemilihan umum dijadikan imbalan atas lobinya bagi pencabutan sanksi selama Satu dasawarsa terhadap negara afrika selatan itu.
berdasarkan catatan media lokal pada sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat pada wakil presiden dan menteri luar negeri zimbabwe supaya mengakui kemampuan teknis harare guna menyelenggarakan pemilihan publik. namun ia menyarakan diizinkannya ada pengamat selama negeri serta internasional.
saya siap membeli dana terhadap pemilihan umum nasional yang harmonis dalam zimbabwe, saat zimbabwe membuka pintunya bagi pengamat non-pemerintah dan independen, tutur carson pada selama suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, bila zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional pada waktu pemilihan publik kedepan, aku siap mengkaji sanksi terarah kami juga menyarankan tindakan agar meredakan seluruh sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan akan melaksanakan pemilihan umum diantara juni juga september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang sudah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia menyatakan surat itu berusaha menetapkan persyaratan dan terhadap rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tidak mampu dalam Satu tahap memuji kemampuan zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional juga pada ketika lain menuntut proses itu diawasi, tutur charamba.
dalam persentasi apa pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, yang tak mempunyai sangkut-paut melalui kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk selama 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi juga demokrasi zimbabwe untuk mendukung sejumlah sanksi dan meliputi larangan terhadap lembaga keuangan agar mengatakan pinjaman juga kredit serta mengurangi utang bagi zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba menyatakan carson sebaiknya tak berfikir rakyat zimbabwe adalah pihak bodoh dengan menyarankan ia mempunyai wewenang agar mencabut sanksi.
ia tak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan sanksi yang diputuskan oleh sistem parlementer. ia dan adalah pihak luar, kata charamba. berbagai sanksi berada di luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi dari uni eropa, termasuk larangan bepergian dan pembekuan aset terhadap pejabat senior pemerintah. namun uni eropa pada penghujung maret, sudah mengeluarkan 83 pihak daripada daftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil juga damai selama zimbabwe dalam 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya juga para pejabat senior militer-- baru tergolong di selama mendaftar sanksi uni eropa.